Ad Widget

Kantor Hukum JH Situmorang Memberikan SOMASI Kepada Kades Perkebunan Labuhan Haji

Ad Widget
jh situmorang

LABURA – Kepala Desa Perkebunan Labuhan Haji Kecamatan Kualuh Hulu Kab Labuhanbatu Utara mendapat somasi dari Kantor Hukum J H Situmorang & Partners dan LSM OMCI wilayah Sumut.

Kantor Hukum JH SITUMORANG & PARTNERS yang beralamat di Aek Kanopan Kab Labuhanbatu Utara layangkan surat somasi ke dua 005/S2-LH-OMCI/lll/2020/JHS tertanggal 5 Maret 2020 berawal dari surat penunjukan kuasa hukum nomor : 002/KORWIL/LSM-OMCI/MDN/II/2020 tgl 21 februari 20 sebagai pendampingan atau mewakili pemberi kuasa Lembaga Swadaya Masyarakat Obor Monitoring Citra Independen (LSM OMCI) wilayah Sumut an Syamsuddin S atas dugaan penyimpangan administrasi dan tata kelola penggunaan dana desa pada desa Labuhan Haji tertanggal 24 Februari 2020.

Adapun isi surat somasi tersebut di atas, meminta agar Ibu Kepala Desa Perk. Labuhan Haji segera memberikan jawaban dan/atau melakukan klasifikasi tersebut dengan tenggang waktu tiga hari kalender sejak surat somasi di terima. Apabila dalam tenggang waktu tersebut belum juga ada jawaban dan/atau klasifikasi, maka JH Situmorang & Partners akan menempuh upaya hukum untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana desa.

Sementara Koordinator wilayah Sumut LSM OMCI Syamsuddin S kepada wartawan media ini pada Senin (9/3/20) mengatakan, juga telah menyurati kepala desa Labuhan Haji Kec Kualuh Hulu Kab Labuhanbatu Utara. Namun, sampai berita ini dinaikkan pihak kades belum juga memberikan jawaban.

Syamsuddin dan tim menilai pihak terkait adanya pembiaran pelanggaran acuan pelaksanaan dan pengalokasian dana desa ke desa Labuhan Haji hingga tidak tepat sasaran.

Hasil pantauan, monitoring, mempelajari, menganalisa, melihat dan investigasi beberapa Desa di Kecamatan Kualuh Hulu termasuk Perkebunan Desa Labuhan Haji adanya dugaan penyimpangan administrasi tata kelola penggunaan Dana Desa yang diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014 yang telah diubah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang seharusnya berperan yang diatur dalam Undang Undang No 6 tahun 2014 pasal 115 sebagai pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan Aset Desa, menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa, memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan kepala desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan atau peran Camat (PP No 43 tahun 2014 pasal 154) mempasilitasi pelaksanaan, pengelolaan, penetapan lokasi, penerapan , tim perefikasi dan berkordinasi kepada pendamping Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat pembangunan Desa.

Pedamping desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara dinilai sengaja melanggar peraturan yang dibuat Kementerian Desa dan Undang undang Dana Desa, sejatinya pendamping dalam Pembangunan dan pemberdayaan Desa harus mampu menciptakan Kementerian Desa. Desa yang mandiri yaitu desa yang mampu dalam mengurus, mengelola sumber daya dan potensi yang dimilikinya. Selain itu, desa juga mampu membangun jaringan sosial dan mengembangkan kerjasama.
Membentuk dan memperkuat networking atau jaringan Desa, merupakan salah satu misi dari pemberdayaan desa dan menjadi tugas penting yang harus diemban oleh pendamping Desa.

    7 Peran Pendamping Desa dalam mengawal menuju kemandirian desa :

  1. Pengembangan kapasitas pemerintah
  2. Memperkuat organisasi-organisasi warga
  3. Memfasilitasi dan memperkuat musyawarah desa
  4. Memfasilitasi pembangunan partisipatif
  5. Merajut jejaring dan kerjasama Desa
  6. Menjebatani antara pemerintah dan masyarakat
  7. Mengorganisasi dan membangun kesadaran kritis warga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan dengan adanya Dana Desa agar dapat mempercepat menurunkan angka kemiskinan dipedesaan, sehingga pada Tahun berikutnya kecamatan agar lebih meningkatkan unsur bimbingan dan pengawasan yang merupakan pelimpahan kewenangan Pemerintah Kabupaten kepada Camat. Para Camat mengakui pelimpahan kewenangan pengawasan hanya formalitas aja, namun yang sebenarnya adalah pihak PMD. (Str)

Related Posts

Ad Widget

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *